Example 1428x372
Bengkulu Utara

Wabup Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD

49
×

Wabup Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PENA RAKYAT.id – Pandangan Umum Fraksi- fraksi DPRD atas Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 dijawab oleh wakil bupati Arie Septia Adinata,SE.MAp.

Paripurna lasung di pimpin ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti Bakara,SH,Wakil ketua I Juhaili,S.Ip wakil ketua II Herliyanto,S.Ip dan di hadiri anggota DPRD dan kepala OPD, FKPD di lingkungan pemerintah daerah bengkulu Utara.selasa (14/11/2023).

Wabup Arie Septia Adinata,SE, MAp menjawab atas pandangan umum dari Fraksi Nurani Indonesia Sejahtera. Dalam hal ini pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa fraksi meminta kepada pemerintah daerah.

Meminta proses pengangkatan perangkat desa harus mengacu pada prinsip profesional objektif bersih dan tidak memiliki kemampuan serta keahlian sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kinerja perangkat desa, pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan hal itu dapat kami jelaskan, memberikan mendasar pember hentikan dan mengacu dalam prinsip profesionalitas kemampuan dan keahlian hal ini ada dalam pasal yang berkenaan dengan pengaturan perangkat desa. Objektivitas bersih dan merupakan bagian penting dalam perubahan peraturan daerah;

“Iya kinerja perangkat desa kepada masyarakat sehingga selain mencapai tujuan kesejahteraan bersama para anggota DPD.

Menjawab pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi, mengenai kepala desa tentu berpihak memilih mitranya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa. Seorang Kepala Desa dapat menunjukkan profesionalisme menjalani bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengancam sistem pemerintahan.

Dapat kami jelaskan dalam raperda pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa ini beberapa pasal telah mengatur hal tersebut untuk dapat meminimalisir konflik kepentingan dalam tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kami harap ada perbaikan dengan penyertaan sirkulasi dalam penanggulangan bencana harus terus dilakukan karena dibutuhkan sebagai hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Kemudian sasaran terpenting yang harus tercapai dalam undang-undang bencana adalah bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan pemerintahan dan masyarakat sehingga dapat meminimalisir berbagai risiko yang menimbulkan  adanya bencana yang muncul di Bengkulu Utara(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *