Example 1428x372
Hukum dan KriminalNasional

Terindikasi KKN, Miliaran Anggaran Dinkes BU Dipercayakan Kepada Oknum ASN Non Jabatan

247
×

Terindikasi KKN, Miliaran Anggaran Dinkes BU Dipercayakan Kepada Oknum ASN Non Jabatan

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PENA RAKYAT.id – Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara Syamsul Ma’arif diduga menyahgunakan kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) atas nama Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an. Hal ini terbukti dari pengelolaan anggaran di Dinas Kesehatan Bengkulu Utara yang dipercayakan kepada oknum ASN non jabatan bernama Helda Agus Nita. Dengan kewenangan ini, pengelolaan anggaran tersebut terindikasi mengalami kebocoran alias adanya dugaan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotismi. Dimana, penempatan ASN non jabatan yang mengelola anggaran sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), tidak memenuhi regulasi aturan.

Untuk diketahui, dalam menunjuk atau mengeluarkan Surat Keputusan penempatan PPTK, dalam aturan harus memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi. Lalu, Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir Perbup Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang sistem dan prosedur keuangan daerah. Didalam regulasi ini, ASN yang dibenarkan untuk menjadi PPTK wajib menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dengan kriteria memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas, tidak merangkap sebagai PPK SKPD dan ASN dengan pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda (III/a).

Sementara itu, untuk kriteria penetapan PPTK wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban keija, lokasi, rentang kendali, d a n /a tau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah;

b. dalam hal tidak terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural, dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah. Hal tersebut beriaku bagi pejabat struktural yang dialihkan ke pejabat fungsional sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi.

Sementara, oknum ASN bernama Helda Agus Nita dipercayakan oleh Kepala Dinas Kesehatan BU Syamsul Ma’arif dengan atas nama Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an, dinilai tidak memenuhi syarat untuk menempati jabatan PPTK, seperti yang tertuang didalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Perbup Bengkulu Utara Nomor 09 Tahun 2022 tentang system dan prosedur keuangan daerah.

Seperti diketahui, dari hasil investigasi media ini terkait status ASN bernama Helda Agus Nita yang saat ini merupakan staf bagian keuangan di Dinkes Bengkulu Utara. Jelas didalam regulasi, Perbup Bengkulu Utara Nomor 09 Tahun 2022 tentang sistem dan prosedur keuangan daerah. Yang bersangkutan, tidak memenuhi kriteria yang dimaksud diatas.

Selain itu, didalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 13, telah dijelaskan. Bahwa, penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati. Kemudian, PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati.

Dalam hal ini, mempertimbangkan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi. Dinilai, adanya unsur menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, untuk menempatkan ASN bernama Helda Agus Nita menjadi PPTK.

Ironisnya merespon hal ini, Kepala Dinkes BU Syamsul Ma’arif ketika diminta klarifikasi baik secara lisan maupun secara tertulis, menanggapinya. Bahwa, penempatan jabatan PPTK untuk mengelola anggaran miliaran rupiah ini, disebabkan karena tidak adanya ASN yang memiliki jabatan di Dinkes mau mengelola anggaran tersebut, sehingga ia terpaksa menempatkan Helda Agus Nita yang merupakan ASN non jabatan lantaran oknum ASN ini dinilainya sudah lama dan sudah biasa mengelola anggaran. Menariknya ketika disinggung alasan ASN yang memiliki jabatan menolak kegiatan ini, Syamsul Ma’arif mengaku tidak tahu.

“Karena ASN yang ada jabatan di dinkes ini tidak ada yang mau dan dinilai tidak mampu mengelola anggaran itu. Jadi terpaksa saya percayakan ke Helda Agus Nita. Karena, dia sudah lama bisa mengelola anggaran ini, dan sudah biasa. Lagian menurut saya, penempatan Ita itu sudah sesuai aturan dengan SK kepala dinas sesuai surat sekda. Mengingat, yang bersangkutan sudah memiliki sertifikat PBJ dan memiliki pengalaman sebagai bendahara atau staf administrasi keuangan,” dalih Syamsul Ma’arif.

Disisi lain, Oknum ASN Helda Agus Nita ketika dimintai klarifikasi terkait hal ini, yang mengejutkan ia justru berdalih bahwasanya jabatan PPTK yang dipercayakan padanya bukan karena keinginannya. Ia justru mengaku bahwa jabatan yang ia emban untuk mengelola anggaran miliaran rupiah ini, atas penugasan kepala dinas.

“Ia saya mengelola anggaran ini menjadi PPTK kan bukan keinginan saya, tapi ditugasi oleh Kepala Dinas, kalau salah tanya kepala dinas,” ucapnya.

Lebih jauh wanita yang akrab disapa Ita ini membeberkan, bahwa penempatannya sebagai PPTK tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 saat ini. Ia pun kepada awak media, merasa terusik ketika dikonfirmasi terkait posisinya sebagai PPTK padahal tidak memilii jabatan struktural.Yang lebih menarknya lagi, ketika hal tersebut akan dikonfirmasi ke BPK RI, Ita justru merespon bahwasanya tidak ada kewenangan BPK RI untuk mempersoalkan posisi jabatannya sebagai PPTK.

“Saya ditunjuk sebagai PPTK sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini tahun 2023. Saya merasa sudah bekerja sebagai PPTK namun merasa ada yang mengusik,” demikian Ita.

Sekedar mengingatkan, bahwasanya di Dinas Kesehatan Bengkulu Utara banyak ASN yang berstatus memiliki jabatan struktural untuk memenuhi kriteria mengelola anggaran miliaran rupiah sebagai PPTK. Namun, berdasarkan investigasi dan pengakuan sejumlah ASN yang memiliki jabatan itu, mereka tidak pernah ditawari ataupun dipercayakan untuk menjadi PPTK. Sehingga, pengakuan Syamsul Ma’arif selaku Kepala Dinkes BU sangat bertolak belakang dengan pengakuan ASN di Dinkes BU.

Laporan : R

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *