BENGKULU UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini komisi I melaksankan rapat kerja (hearing) bersama BKPSDM Bengkulu Utara.
Ribuan tenaga non PPPK Kabupaten Bengkulu Utara jadi perhatian serius pihak Komisi I DPRD Bengkulu Utara. Hal tersebut diketahui dalam rapat kerja dengan BKPSDM Bengkulu Utara, Selasa 10 februeri 2025 di ruang rapat komisi gabungan DPRD Bengkulu Utara.
Pihak dewan menginginkan para honorer memperoleh kepastian nasibnya, minimal tidak dirumahkan dan di carikan solusinya.
“Ada tiga kategori, pertama mereka yang masuk pangkalan data atau database BKN tapi tidak lolos seleksi PPPK, tidak masuk pangkalan data tapi dia bekerja sudah lebih dari 2 tahun dan yang terakhir masa kerjanya kurang dari 2 tahun,” kata pimpinan rapat, Tomy Situmpul.
Tomy juga menyampaikan, walaupun regulasinya sudah jelas namun mereka yang rentan dirumahkan diharapkan diberisolusi.
“Solusi untuk mereka yang rentan dirumahkan yaitu bekerja outsourcing, namun kasihan juga dengan latar belakang pendidikan mereka, yang tidak lolos CPNS namun kerja lebih dari dua tahun. Untuk itu, kami akan konsultasi dulu ke BKN pusat, bagaimana langkah-langkah strategis untuk teman-teman honorer,” pungkas Tomy.